KUR Perumahan Buka Akses Modal bagi Kontraktor Kecil dan Pengembang UMKM

Selasar20 Views

Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan perumahan memanfaatkan fasilitas Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang dikenal sebagai KUR Perumahan untuk memperkuat permodalan usaha.

Program pembiayaan tersebut menyasar pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan rumah, mulai dari kontraktor kecil, pengembang perumahan hingga pedagang bahan bangunan yang memenuhi persyaratan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah memberikan dukungan subsidi bunga agar pelaku usaha memiliki akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

“Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen,” kata Maruarar saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pembangunan perumahan, termasuk kegiatan usaha yang menyediakan jasa konstruksi dan material bangunan.

Kontraktor dan Pengembang Bisa Mengakses Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025, Kredit Program Perumahan memiliki dua skema, yakni pembiayaan dari sisi penyediaan rumah dan sisi permintaan rumah.

Pada sisi penyediaan, fasilitas kredit ditujukan bagi UMKM yang bergerak sebagai pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan.

Pembiayaan dapat digunakan untuk pengadaan tanah sesuai ketentuan, pembelian bahan bangunan, maupun pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembangunan rumah atau perumahan.

Baca Juga:  Material Konstruksi Jadi Kunci Bangunan Rendah Karbon, Industri Semen Dorong Inovasi Hijau

Plafon kredit untuk sisi penyediaan rumah ditetapkan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, dengan mekanisme penarikan dan ketentuan pembiayaan mengikuti peraturan serta kesepakatan dengan lembaga penyalur.

Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar lima persen efektif per tahun. Namun, angka tersebut merupakan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah, bukan berarti seluruh penerima kredit otomatis membayar bunga lima persen.

Bunga yang menjadi tanggungan debitur dihitung berdasarkan tingkat bunga lembaga penyalur setelah dikurangi subsidi pemerintah.

Dengan demikian, pelaku usaha perlu memastikan besaran bunga efektif, tenor, agunan, dan kewajiban pembayaran sebelum mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan Renovasi Rumah dan Tempat Usaha

Selain mendukung pelaku usaha penyedia perumahan, pemerintah juga menyediakan skema pembiayaan bagi UMKM perseorangan yang membutuhkan rumah untuk menunjang kegiatan usahanya.

Fasilitas sisi permintaan rumah dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan ketentuan Kredit Program Perumahan, plafon pembiayaan sisi permintaan berada di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta, dengan suku bunga yang dibebankan kepada penerima sebesar enam persen efektif per tahun.

Terkait agunan, ketentuannya mengikuti peraturan dan kebijakan lembaga penyalur. Karena itu, fasilitas pembiayaan hingga Rp100 juta tidak dapat serta-merta diartikan bebas dari seluruh persyaratan jaminan.

Kementerian PKP sebelumnya juga mencatat pemanfaatan fasilitas tersebut oleh pelaku usaha di wilayah Cileungsi untuk merenovasi rumah sekaligus tempat usaha.

Baca Juga:  Program Gentengisasi Dimulai, UMKM Jatiwangi Kebanjiran Pesanan

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi keluarga.

Dorong Pembangunan Rumah dan Ekonomi Masyarakat

Maruarar mengatakan pemerintah tidak hanya berupaya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan program perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah kebijakan yang dijalankan antara lain bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, serta penyediaan rumah subsidi.

“Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” ujarnya.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi melalui skema yang menawarkan bunga kredit lima persen per tahun dan uang muka mulai satu persen sesuai persyaratan program.

Selain itu, terdapat kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah yang memenuhi ketentuan.

Dari sisi industri konstruksi, perluasan akses pembiayaan bagi kontraktor kecil dan pengembang UMKM berpotensi mendukung aktivitas pembangunan rumah, pengadaan material, serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.

Namun, manfaat program tersebut tetap bergantung pada kelayakan usaha, kemampuan pembayaran debitur, dan efektivitas penyaluran kredit.

Pemerintah berharap dukungan pembiayaan dan kebijakan perumahan dapat berjalan secara terpadu sehingga pembangunan hunian tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan usaha kecil.#