Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 2.000 unit rumah susun dengan memanfaatkan aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pembangunan direncanakan melalui kolaborasi pemerintah, KAI, dan PT Astra International Tbk dengan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan rencana tersebut telah memasuki tahap persiapan dan ditargetkan segera dilanjutkan dengan groundbreaking.
Rencana itu disampaikan Maruarar dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
“Tahun ini kita sudah siap, 2.000 rusun dari Astra sudah datang ke tempat Pak Ateh. Jadi, saya rasa Bapak kami akan undang dalam waktu dekat di lahan Kereta Api untuk groundbreaking rusun di tanah kereta api dari Astra,” ujar Maruarar.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memanfaatkan aset negara untuk memperluas penyediaan hunian, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan dan tingginya harga lahan.
Skema kolaborasi memungkinkan aset tanah milik negara tetap dipertahankan, sementara pembangunan fisik mendapatkan dukungan pihak swasta.
“Jadi aset negara di zaman Presiden Prabowo, Pak, bukan berkurang, bertambah,” kata Maruarar.
Kiaracondong dan Tanah Abang Jadi Lokasi Pengembangan
Dari rencana sekitar 2.000 unit tersebut, salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Kiaracondong, Bandung.
Lahan milik KAI seluas sekitar 9.600 meter persegi direncanakan untuk pembangunan sekitar 1.000 unit rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pendanaan pembangunan dirancang melalui dukungan CSR Astra.
Proyek Kiaracondong direncanakan menggunakan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development atau TOD. Konsep tersebut mengintegrasikan kawasan tempat tinggal dengan simpul transportasi publik sehingga mobilitas penghuni dapat lebih efisien.
Lokasi lainnya berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Astra juga dikaitkan dengan rencana pembangunan sekitar 1.000 unit rusun di atas aset KAI seluas kurang lebih 4,3 hektare.
Pengembangan hunian di sekitar jaringan kereta menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan ketersediaan lahan di kawasan perkotaan. Aset yang berada dekat stasiun memiliki nilai strategis karena memungkinkan penghuni memperoleh akses lebih mudah terhadap angkutan massal.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kedekatan antara hunian dan transportasi publik juga dapat mengurangi kebutuhan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi serta menekan biaya mobilitas sehari-hari.
CSR Digunakan untuk Mendukung Pembangunan
Skema yang disiapkan pemerintah menempatkan pemilik aset sebagai penyedia lahan, sementara pihak swasta memberikan dukungan pembangunan melalui CSR.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak harus mengandalkan satu sumber pembiayaan untuk menyediakan hunian. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan rumah tanpa harus melepaskan kepemilikan aset negara.
Setelah pembangunan selesai, rusun yang dibangun melalui skema tersebut direncanakan menjadi aset negara.
Model ini sekaligus memperlihatkan perubahan pendekatan dalam program perumahan. Penyediaan hunian tidak hanya bergantung pada pembangunan yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, tetapi dapat melibatkan BUMN dan perusahaan swasta sesuai peran masing-masing.
Bagi sektor konstruksi, skema tersebut berpotensi membuka model baru pembangunan hunian publik. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kejelasan mengenai desain bangunan, mekanisme pembiayaan, pengelolaan setelah konstruksi, status aset hingga penentuan masyarakat yang berhak memperoleh hunian.
Aset KAI Didorong untuk Hunian Berbasis Transportasi Publik
Pemanfaatan lahan KAI untuk perumahan tidak direncanakan berhenti pada proyek yang saat ini disiapkan.
Maruarar meminta KAI terus mengidentifikasi aset yang memungkinkan dikembangkan menjadi hunian. Ia juga mendorong KAI kembali berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam pengembangan perumahan di sejumlah lokasi lainnya.
Pemanfaatan aset perkeretaapian memiliki potensi besar karena banyak lahan KAI berada di kawasan perkotaan dan berdekatan dengan simpul transportasi.
Pembangunan hunian vertikal di lokasi seperti itu dapat menjadi salah satu cara meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan. Alih-alih memperluas kawasan perumahan semakin jauh dari pusat aktivitas, pembangunan dapat diarahkan secara vertikal di sekitar jaringan angkutan massal.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan konsep TOD yang menempatkan transportasi publik sebagai salah satu elemen utama pengembangan kawasan.
Namun, pembangunan hunian di atas atau sekitar aset transportasi membutuhkan perencanaan teknis yang lebih kompleks. Aspek keselamatan, aksesibilitas, utilitas, kepadatan kawasan, konektivitas pejalan kaki hingga pengelolaan bangunan perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Rencana pembangunan sekitar 2.000 rusun melalui kolaborasi KAI dan Astra menunjukkan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan lebih produktif tanpa harus kehilangan kepemilikannya.
Jika model tersebut berjalan sesuai rencana, pengembangan lahan KAI tidak hanya menghasilkan bangunan hunian, tetapi juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang terhubung langsung dengan transportasi publik. #
