Proyek pembangunan tanggul dan pagar pengaman atau barrier di kawasan Taman Nasional Way Kambas atau TNWK, Lampung Timur, menjadi sorotan. Proyek senilai Rp839 miliar itu disebut dikerjakan untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah yang selama bertahun-tahun terjadi di sekitar kawasan konservasi tersebut.
TNWK dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Sumatra. Kawasan ini menjadi habitat berbagai satwa, termasuk gajah, badak, harimau, serta beragam tumbuhan khas Sumatra.
Tahun ini, kawasan konservasi tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat melalui sejumlah pekerjaan, mulai dari restorasi ekosistem, pembangunan tanggul, pagar pengaman, gerbang, hingga jalan pendukung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran khusus untuk pembangunan tanggul dan pagar pengaman sepanjang sekitar 138 kilometer dialokasikan melalui skema Bantuan Presiden atau Banpres. Proyek ini diarahkan untuk memperkuat batas kawasan dan menekan potensi konflik antara satwa liar dan masyarakat di desa penyangga.
Namun, di tengah tujuan konservasi tersebut, sejumlah pihak menilai proyek bernilai besar ini perlu diawasi secara ketat. Transparansi anggaran, efektivitas proyek, serta dampak ekologis dari pembukaan lahan dan penebangan pohon menjadi perhatian utama.
Pagar dan Tanggul Mulai Dibangun
Berdasarkan pantauan di kawasan TNWK pada Selasa, 11 Agustus 2026, sejumlah pekerjaan fisik tampak berlangsung di area pusat konservasi gajah tersebut.
Di beberapa titik terlihat pembangunan gerbang masuk, pengerjaan ruas jalan beton, pembangunan tanggul, serta pemasangan pagar pembatas. Di lokasi juga tampak tanah yang telah diratakan, alat berat, tiang beton, serta material konstruksi yang disiapkan untuk pekerjaan lanjutan.
Pagar pembatas berwarna gelap disebut mulai dibangun dari area pintu masuk melalui Desa Rajabasa 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, hingga puluhan kilometer ke dalam kawasan konservasi.
Selain pagar, pekerjaan lain yang terlihat mencakup pembangunan tanggul, jalan cor, dan pemasangan tiang beton. Di sejumlah titik, tampak pula sisa batang pohon dan akar yang tercabut di sekitar area pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kebutuhan membangun infrastruktur pengaman dan perlindungan ekosistem hutan yang menjadi habitat satwa liar.
Tujuan Proyek untuk Kurangi Konflik Manusia dan Gajah
Pembangunan pagar dan tanggul di sekitar kawasan TNWK disebut bertujuan mengurangi konflik manusia dan gajah. Konflik tersebut selama ini menjadi salah satu persoalan serius di wilayah sekitar kawasan konservasi.
Dalam banyak kasus, konflik manusia dan satwa liar terjadi ketika ruang hidup satwa menyempit, sumber pakan terganggu, atau jalur jelajah satwa bersinggungan dengan aktivitas manusia.
Karena itu, infrastruktur pembatas kerap dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi interaksi langsung antara satwa dan permukiman atau lahan masyarakat. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada desain, lokasi, pengelolaan kawasan, serta keterlibatan masyarakat sekitar.
Pagar pembatas dapat membantu mengurangi risiko masuknya satwa ke area permukiman atau kebun. Namun, jika tidak dirancang dengan memperhatikan pola jelajah, sumber pakan, dan kebutuhan ekologis satwa, proyek semacam ini berisiko hanya memindahkan persoalan ke titik lain.
JMSI Lampung Minta Transparansi
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menyoroti besarnya nilai anggaran proyek tersebut. Ia berharap pembangunan fasilitas konservasi di TNWK benar-benar menjadi solusi, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi kawasan dan satwa di dalamnya.
Menurut Novriwan, habitat asli gajah adalah hutan. Jika konflik antara manusia dan gajah terus terjadi, maka akar masalahnya perlu dibaca secara lebih utuh.
“Daerah itu memang rumah bagi gajah dan berbagai jenis binatang. Mengapa terjadi konflik? Karena wilayah mereka diganggu manusia, diubah menjadi kebun, diubah jadi ladang dan lain-lain. Rumah mereka diusik, sumber makanan mereka juga diganggu sehingga mereka marah,” kata Novriwan.
Ia berharap proyek yang menggunakan anggaran besar tersebut tidak menambah tekanan terhadap satwa dan kawasan konservasi.
“Kita buat proyek pagar pembatas yang nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan untuk mencegah konflik. Kita berharap program pemerintah ini tidak menambah derita satwa yang ada di sana. Apalagi biayanya sangat mahal,” ujarnya.
Dampak Ekologis Perlu Diukur
Novriwan juga menyoroti adanya pohon-pohon yang ditebang di sekitar area pekerjaan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur konservasi semestinya tetap memperhatikan nilai ekologis kawasan.
“Saat ini berapa banyak batang pohon yang sudah kita tebang, lalu kita ganti pagar pembatas, kita ganti dengan tiang-tiang beton. Padahal pohon itu usianya sudah tahunan, puluhan bahkan bisa jadi ada yang sudah ratusan tahun. Ini harga yang sangat mahal,” katanya.
Dalam proyek konservasi, dampak ekologis menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan pagar, tanggul, jalan, dan fasilitas pendukung memang dapat memperkuat pengelolaan kawasan. Namun, pembukaan lahan dan perubahan tutupan vegetasi juga perlu dihitung secara cermat.
Ukuran keberhasilan proyek konservasi tidak cukup hanya dilihat dari panjang pagar yang dibangun, jumlah gerbang, atau nilai anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah apakah konflik manusia dan satwa benar-benar berkurang, habitat satwa membaik, kawasan semakin terlindungi, dan masyarakat desa penyangga memperoleh manfaat.
Anggaran Publik Harus Dapat Diawasi
Selain aspek ekologis, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Novriwan meminta pelaksana proyek membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang terbuka.
Menurut dia, anggaran Rp839 miliar merupakan nilai yang besar sehingga penggunaannya harus dapat dijelaskan secara terang.
“Itu yang dipakai adalah anggaran APBN Tahun 2026, kalau tidak salah Rp839 miliar. Angka yang sangat besar. Itu uang rakyat, penggunaannya harus jelas. Harus ada pengawasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran,” tegasnya.
Transparansi menjadi penting karena proyek di kawasan konservasi memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Selain menggunakan dana publik, proyek tersebut juga bersentuhan dengan perlindungan satwa, ekosistem hutan, dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.
Informasi yang terbuka mengenai ruang lingkup pekerjaan, kontraktor pelaksana, target manfaat, dokumen lingkungan, rencana mitigasi, dan mekanisme pengawasan akan membantu publik memahami arah proyek secara lebih objektif.
Warga Mengaku Minim Informasi
Di sisi lain, sebagian warga sekitar mengaku belum mengetahui secara jelas proyek yang sedang berlangsung di kawasan TNWK.
Miten, warga Desa Rajabasa 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mengatakan dirinya hanya pernah mendengar adanya pekerjaan di kawasan tersebut, tetapi tidak mengetahui detail proyek yang sedang dikerjakan.
“Enggak tahu, Mas. Pernah dengar, tapi saya nggak tahu proyek apa. Yang kerja orang jauh semua,” ujarnya.
Keterangan warga ini menunjukkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat desa penyangga. Dalam proyek konservasi, masyarakat sekitar tidak semestinya hanya menjadi penonton. Mereka perlu mengetahui tujuan proyek, manfaat yang diharapkan, potensi dampak, serta ruang keterlibatan dalam pengawasan kawasan.
Pelibatan masyarakat menjadi penting karena konflik manusia dan satwa tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan fisik. Pencegahan konflik juga membutuhkan edukasi, penguatan ekonomi desa penyangga, pengelolaan ruang, dan perlindungan habitat satwa.
Proyek Konservasi Butuh Ukuran Keberhasilan yang Jelas
Proyek di TNWK memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur konservasi memiliki tantangan berbeda dibandingkan proyek fisik biasa. Tujuannya bukan sekadar membangun pagar, tanggul, gerbang, atau jalan. Tujuan utamanya adalah memperbaiki tata kelola kawasan, melindungi satwa, mengurangi konflik, dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Karena itu, ukuran keberhasilan proyek perlu ditetapkan secara jelas. Misalnya, penurunan konflik manusia dan gajah, peningkatan keamanan kawasan, berkurangnya kerusakan lahan, membaiknya habitat satwa, dan meningkatnya manfaat bagi masyarakat sekitar.
Tanpa indikator yang terukur, proyek bernilai besar berisiko hanya dinilai dari sisi fisik dan serapan anggaran. Padahal, dalam konteks konservasi, keberhasilan utama justru terletak pada dampak ekologis dan sosial yang dihasilkan.
Menjaga Way Kambas, Mengawal Uang Negara
TNWK merupakan kawasan penting bagi konservasi satwa liar dan ekosistem hutan di Sumatra. Karena itu, setiap proyek pembangunan di dalam atau sekitar kawasan tersebut perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Pembangunan pagar dan tanggul dapat menjadi bagian dari solusi jika dirancang berbasis data, memperhatikan kebutuhan satwa, melibatkan masyarakat, dan diawasi secara terbuka.
Namun, proyek tersebut juga perlu dikawal agar tidak menimbulkan persoalan baru. Transparansi anggaran, perlindungan pohon, mitigasi dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat desa penyangga menjadi hal penting yang harus dijaga.
Pada akhirnya, proyek konservasi tidak hanya tentang membangun pembatas. Ia harus memastikan kawasan semakin terlindungi, satwa semakin aman, konflik berkurang, dan uang negara benar-benar menghasilkan manfaat ekologis yang terukur.#
