JAKARTA – Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) menghadirkan tantangan besar bagi kesiapan tenaga kerja nasional. Program tersebut diproyeksikan membutuhkan hingga 5,5 juta pekerja dalam tiga tahun, mencakup sektor manufaktur hingga pekerjaan konstruksi dan instalasi pembangkit.
Proyeksi kebutuhan tenaga kerja tersebut mengemuka dalam Podcast ET Talk Institut Teknologi PLN (ITPLN) yang menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari bersama Rektor ITPLN Prof. Iwa Garniwa.
Iwa mengatakan pengembangan energi surya dalam skala besar harus diikuti percepatan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, ITPLN telah memposisikan diri sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada transisi energi, termasuk pengembangan teknologi PLTS.
“Buat sahabat energi, program PLTS 100 GWp itu butuh 5,5 juta talenta terampil dalam 3 tahun ke depan, itu challenge buat kita semua,” ujar Iwa.
Ia menyebut jumlah tenaga kerja yang saat ini terserap dalam industri energi surya nasional baru sekitar 10 ribu orang. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan peningkatan kapasitas tenaga kerja apabila program PLTS dikembangkan sesuai target.
Konstruksi dan Manufaktur Jadi Penyerap Tenaga Kerja
Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari menjelaskan, dari proyeksi kebutuhan 5,5 juta pekerja, sekitar 3,5 juta diperkirakan berada pada sektor manufaktur dan 2 juta lainnya pada pekerjaan lapangan.
Kebutuhan tersebut mencerminkan luasnya rantai kegiatan industri energi surya, mulai dari produksi komponen, pembangunan fasilitas, instalasi pembangkit hingga pengelolaan proyek.
Bagi sektor konstruksi, pengembangan PLTS membuka kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kompetensi, termasuk pekerjaan sipil, instalasi kelistrikan, pengawasan konstruksi, manajemen proyek, dan keselamatan kerja.
Namun, Mada mengingatkan bahwa pengembangan PLTS tidak hanya membutuhkan tenaga berlatar belakang teknik elektro atau energi.
“PLTS ini sifatnya multidisiplin. Bukan hanya membutuhkan lulusan teknik elektro, sistem energi, atau teknik tenaga listrik, tetapi juga bidang hukum, keuangan, manajemen, hingga pengembangan masyarakat,” katanya.
Kebutuhan tenaga kerja yang beragam tersebut menuntut pendekatan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas.
Selain keterampilan teknis, pengembangan proyek energi surya juga memerlukan kemampuan pengelolaan investasi, administrasi kontrak, perencanaan proyek, serta pemahaman terhadap aspek sosial dan lingkungan.
Kompetensi Lokal dan Transfer Teknologi Perlu Diperkuat
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian AESI adalah keterbatasan tenaga kerja lokal pada posisi manajerial menengah hingga atas.
Menurut Mada, dalam sejumlah proyek energi surya, investor asing masih membawa tenaga ahli sendiri untuk memastikan pekerjaan dan investasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan pengalaman dan penguasaan teknologi tertentu.
AESI mendorong agar keterlibatan tenaga ahli asing juga diikuti mekanisme alih pengetahuan dan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal.
“Kami yakin kemampuan tenaga kerja lokal ada. Namun, jumlahnya belum banyak sehingga kemampuan tersebut belum bisa direplikasi dalam skala besar,” ujar Mada.
Penguatan kompetensi menjadi penting mengingat perkembangan teknologi PLTS berlangsung cepat, baik dari sisi komponen, sistem pembangkit maupun metode pengelolaannya.
Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi dinilai memiliki peran strategis untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.
Salah satu langkah yang dilakukan AESI adalah menjalankan program AESI Goes to Campus untuk memperkenalkan teknologi energi surya dan peluang karier kepada mahasiswa.
ITPLN Siapkan Talenta Transisi Energi
ITPLN menyatakan siap mengambil peran dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja industri energi surya nasional.
Iwa menjelaskan bahwa perguruan tinggi tersebut telah mengembangkan fasilitas dan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi PLTS, termasuk teknologi panel surya bifacial atau panel dua sisi.
Penguasaan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung penyiapan lulusan yang lebih sesuai dengan perkembangan industri.
Meski demikian, kesiapan tenaga kerja tidak dapat hanya mengandalkan perguruan tinggi. Kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi industri, dan perusahaan pengembang proyek diperlukan agar program pendidikan serta pelatihan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Mada juga mengingatkan bahwa pembangunan energi terbarukan harus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Penerimaan masyarakat, pemahaman terhadap teknologi, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dari keberhasilan transisi energi.
“Prinsipnya, transisi energi harus memastikan no one left behind. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses ini,” tegasnya.
Dengan skala pengembangan PLTS yang direncanakan mencapai 100 GWp, tantangan Indonesia bukan hanya menyediakan teknologi dan pembiayaan pembangkit, tetapi juga membangun ekosistem tenaga kerja yang mampu mendukung pelaksanaan proyek.
Bagi industri konstruksi dan ketenagalistrikan, kebutuhan tersebut membuka peluang pengembangan kompetensi baru sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan teknologi.
Penyiapan SDM sejak tahap awal menjadi penting agar pengembangan PLTS dalam skala besar tidak hanya meningkatkan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan penguasaan teknologi di dalam negeri.#
