JEMBRANA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh aset dan kekayaan bangsa harus dikelola secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tata kelola yang baik dinilai menjadi salah satu kunci agar kekayaan negara dapat mendukung pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu proyek besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Tahap awal program tersebut dimulai melalui 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Total kapasitas tahap awal mencapai 5,3 GWp.
Prabowo mengatakan berbagai tantangan pembangunan harus dijawab dengan kemampuan negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita walaupun menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat. Kita mampu. Kita buktikan terus,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kemampuan tersebut harus ditopang pengelolaan aset dan kekayaan nasional secara jujur dan bertanggung jawab.
“Semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar,” tegasnya.
PLTS 100 GWp Dorong Kemandirian Energi
Peluncuran PLTS 100 GWp menjadi bagian dari agenda pemerintah memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.
Pemerintah menargetkan program tersebut dapat direalisasikan dalam tiga tahun. Pengembangan energi surya dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi domestik.
Gilimanuk menjadi salah satu lokasi strategis dalam program tersebut. PLTS Site Gilimanuk dirancang berkapasitas 300 MWp dan dilengkapi Battery Energy Storage System atau BESS berkapasitas 1.000 MWh. Pembangkit tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2028.
Integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi menjadi penting karena produksi listrik tenaga surya dipengaruhi kondisi dan waktu penyinaran matahari. BESS memungkinkan sebagian energi yang dihasilkan disimpan untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan.
Pengembangan PLTS dalam skala besar juga membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari jaringan transmisi, gardu, sistem penyimpanan energi hingga integrasi dengan sistem kelistrikan yang sudah beroperasi.
Prabowo Tekankan Pemberantasan Korupsi
Di tengah pembangunan proyek energi dalam skala besar, Prabowo menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan penggunaan kekayaan negara.
Ia menegaskan penyelewengan dan korupsi harus terus diberantas.
“Penyelewengan, korupsi, harus kita perangi. Harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, penghentian kebocoran keuangan negara akan memperbesar kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan.
“Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” katanya.
Prabowo juga menyinggung perkembangan kinerja sejumlah badan usaha milik negara. Menurut dia, kepemimpinan dan tata kelola menjadi faktor penting dalam memperbaiki kinerja perusahaan negara.
“Saya besar hati dengan capaian-capaian yang telah kita capai,” ujarnya.
Infrastruktur Energi Butuh Tata Kelola Kuat
Program PLTS 100 GWp membawa kebutuhan pembangunan infrastruktur energi dalam skala besar. Selain kapasitas pembangkit, kesiapan jaringan, sistem penyimpanan energi, pengadaan lahan, pembiayaan hingga pengoperasian menjadi bagian yang harus dipersiapkan.
Pada tahap awal saja, 14 proyek yang diluncurkan memiliki kapasitas gabungan 5,3 GWp. Pemerintah menempatkan pengembangan tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi sekaligus mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih bersih.
Besarnya skala pembangunan membuat tata kelola proyek menjadi faktor penting. Transparansi pengadaan, kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, ketepatan biaya dan jadwal hingga kinerja pembangkit setelah beroperasi akan menentukan manfaat investasi dalam jangka panjang.
Bagi sektor konstruksi dan ketenagalistrikan, Program PLTS 100 GWp juga membuka kebutuhan pekerjaan dalam skala luas. Pembangunan tidak hanya menyangkut pemasangan modul surya, tetapi juga pekerjaan sipil, struktur, elektrikal, transmisi serta fasilitas penyimpanan energi.
Dengan skala tersebut, keberhasilan program akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pelaku industri menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan, kualitas infrastruktur, efisiensi investasi, serta tata kelola yang transparan.#
