Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Angka tersebut telah disetujui Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra kerja di Jakarta, Kamis (17/6/2026).
Meski telah disetujui, nilai pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp291 triliun. Selisih ini menjadi salah satu perhatian Komisi V DPR, terutama untuk membiayai program prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran Kementerian PU melalui mekanisme yang berlaku.
“Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus.
Anggaran PU untuk Layanan Dasar
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan, anggaran yang dikelola kementeriannya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai layanan dasar.
Menurut Dody, anggaran PU harus diterjemahkan menjadi jaringan irigasi yang mendukung ketahanan pangan, jalan dan jembatan yang meningkatkan konektivitas, serta layanan air minum, sanitasi, dan prasarana publik yang lebih layak.
Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel agar pembangunan menghasilkan manfaat yang terukur.
Prasarana Strategis Dapat Porsi Terbesar
Dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, alokasi terbesar berada pada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun.
Anggaran ini diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional. Beberapa di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan sebagian prasarana umum di kawasan pascabencana di Sumatera.
Porsi besar untuk Prasarana Strategis menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik dan penanganan kawasan terdampak bencana masih menjadi agenda penting pemerintah pada 2027.
Bina Marga Dialokasikan Rp29,24 Triliun
Bidang Bina Marga memperoleh alokasi sebesar Rp29,24 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan flyover, underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.
Alokasi untuk Bina Marga menjadi penting karena konektivitas masih menjadi salah satu tulang punggung pembangunan wilayah. Jalan dan jembatan berperan dalam memperlancar distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi.
Dalam konteks daerah, preservasi jalan dan jembatan juga menjadi pekerjaan penting. Infrastruktur yang sudah terbangun membutuhkan pemeliharaan agar tetap aman digunakan dan tidak cepat mengalami penurunan fungsi.
Irigasi dan Pengendalian Banjir Masuk Prioritas
Bidang Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp25,44 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI, serta penanganan infrastruktur pascabencana.
Porsi anggaran untuk Sumber Daya Air berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan pengurangan risiko bencana. Jaringan irigasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung produktivitas pertanian, sementara pengendalian banjir diperlukan untuk melindungi kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Cipta Karya Fokus Air Minum dan Sanitasi
Sementara itu, bidang Cipta Karya memperoleh alokasi Rp11,07 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pascabencana.
Program Cipta Karya berperan penting dalam meningkatkan kualitas permukiman dan layanan dasar masyarakat. Akses air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada kesehatan lingkungan.
Selain empat bidang utama tersebut, alokasi untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Sasar 4.127 Lokasi
Salah satu perhatian dalam pagu indikatif 2027 adalah pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM. Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk program ini.
Program IBM ditargetkan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah. Pemerintah menilai program ini penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, baik dari sisi pembangunan fisik maupun pergerakan ekonomi lokal.
Dari total tersebut, sebanyak 2.000 lokasi merupakan program P3-TGAI pada sektor Sumber Daya Air dengan nilai Rp450 miliar. Sementara itu, 2.127 lokasi lainnya berada pada unit kegiatan Cipta Karya dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun.
Program Desa hingga Kawasan Terpencil
Melalui program berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada proyek besar. Pemerintah juga menyiapkan intervensi untuk kebutuhan dasar di desa, kawasan permukiman, dan wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Program P3-TGAI, misalnya, diarahkan untuk memperbaiki jaringan irigasi agar produktivitas pertanian meningkat. Program PAMSIMAS membantu memperluas akses air minum di desa-desa.
Sementara itu, SANIMAS dan TPS3R berperan dalam pengelolaan sanitasi dan sampah. Ada pula PISEW dan Pengembangan Kawasan Ekonomi yang ditujukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi wilayah.
Pembangunan jembatan gantung juga menjadi bagian penting dari program tersebut. Infrastruktur ini dapat membuka akses warga di daerah terpencil, termasuk pelajar, petani, dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Tantangan Efektivitas Anggaran
Dengan pagu indikatif yang jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan anggaran, efektivitas belanja menjadi tantangan utama Kementerian PU pada 2027.
Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung, terukur, dan mendukung prioritas nasional. Di sisi lain, pengawasan mutu pekerjaan tetap menjadi kunci agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat digunakan dalam jangka panjang.
Persetujuan pagu indikatif ini menjadi tahap awal dalam proses pembahasan anggaran. Ke depan, ruang peningkatan anggaran masih dapat diperjuangkan melalui pembahasan bersama DPR sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran negara.
Bagi sektor konstruksi, arah anggaran Kementerian PU 2027 memberi sinyal bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda penting. Namun, fokusnya tidak hanya pada proyek besar, melainkan juga pada infrastruktur dasar yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. #
