konstruksinews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat upaya penanggulangan penurunan muka tanah (land subsidence) dan risiko banjir di wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan tanggul pantai yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR dan termasuk dalam PSN,” ujar Menteri PUPR, Dody Widodo.
Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR kini tengah menyiapkan pembangunan tanggul pengaman pantai di Teluk Jakarta Tahap 7. Pada tahap ini, terdapat dua paket utama yang direncanakan:
-
Paket 1: Pembangunan tanggul sepanjang 100 meter di Kali Ancol. Proyek ini menggunakan anggaran APBN dan direncanakan mulai dikerjakan pada 2025 dengan skema kontrak tahun tunggal (single year contract/SYC). Saat ini proyek berada dalam tahap persiapan lelang.
-
Paket Lanjutan: Pembangunan tanggul sepanjang 850 meter di kawasan Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Proyek ini diusulkan untuk dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan secara multi years contract (MYC) pada periode 2026–2027.
Selain tanggul, tahap 7 juga mencakup pembangunan satu unit sistem polder di Kali Dadap. Fasilitas ini akan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan skema Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), dan juga direncanakan menggunakan pembiayaan SBSN dalam skema MYC 2026–2027.
Hingga 2024, pembangunan tanggul pantai yang telah direalisasikan oleh Kementerian PUPR mencapai total panjang 14,75 km. Pekerjaan ini tersebar di sejumlah titik strategis, termasuk Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Kementerian PUPR menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Sistem ini juga mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur, serta pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage Development System (JSDS).
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan abrasi pesisir, sekaligus menekan laju penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Comment