konstruksinews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan International Women in Engineering Day (IWED) 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (2/7/2025).
Mewakili Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Canka Amprawati Suryadi Putri, menegaskan bahwa prinsip inklusivitas merupakan fondasi penting dalam seluruh proses pembangunan infrastruktur nasional.
“Infrastruktur tidak hanya soal teknis dan fisik. Kita harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi,” ujar Canka.
Kementerian PUPR telah merumuskan enam kebijakan utama dalam pengarusutamaan gender (PUG), mulai dari penguatan komitmen internal, penyusunan kebijakan responsif gender, hingga pelaksanaan monitoring dan audit berbasis gender. Langkah ini juga diperkuat lewat kolaborasi dengan mitra internasional seperti Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program GESIT, GEDSI, dan PAVE.
Canka juga menyoroti pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di sektor infrastruktur. Saat ini, proporsi perempuan di lingkungan PUPR mencapai 35 persen, naik dari 31 persen pada 2020. Namun, hanya 26 persen dari posisi pengambil keputusan yang diisi perempuan.
“Kami ingin lebih banyak perempuan mengambil peran strategis dan teknis tertinggi. Ini bukan hanya soal kesetaraan, tapi juga soal kualitas dan inovasi dalam pembangunan,” tegasnya.
IWED 2025 mengusung tema From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector, mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran perempuan dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (DD)
Comment