Sejumlah konsumen apartemen LRT City mengadu ke Komisi VI DPR RI setelah unit yang mereka beli belum juga diserahterimakan. Mereka meminta kepastian penyelesaian proyek, termasuk opsi pengembalian dana atau refund.
Perwakilan konsumen menemui Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pertemuan itu diikuti konsumen dari sejumlah proyek LRT City, antara lain Cibubur, Ciracas, Tebet, Sentul, dan Ciputat.
Salah satu konsumen LRT City Cibubur, Indra, mengatakan sebanyak 16 konsumen hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyampaikan persoalan masing-masing, terutama terkait unit apartemen yang belum diterima meski pembayaran telah dilakukan.
“Ada yang sudah beli dari 2018 dengan cara KPA dan sekarang tidak ada wujudnya. Saya sendiri beli dari 2021 dan sudah lunas 2024 dengan janji serah terima akhir 2025. Sekarang kondisinya masih tanah kosong,” kata Indra.
Konsumen Minta Pengembalian Dana
Menurut Indra, konsumen awalnya tertarik membeli apartemen LRT City karena proyek tersebut dikembangkan oleh perusahaan yang terkait dengan badan usaha milik negara. Faktor itu membuat konsumen merasa lebih percaya terhadap keberlanjutan proyek.
Namun, hingga kini sebagian konsumen belum menerima unit apartemen yang dijanjikan. Karena itu, mereka meminta pengembalian dana penuh kepada pihak pengembang, baik bagi pembeli yang membayar secara tunai maupun melalui kredit pemilikan apartemen atau KPA.
“Saya sendiri cash bertahap dan meminta full refund,” ujar Indra.
Selain pengembalian dana, konsumen juga meminta pemulihan penilaian kredit. Sebab, ada konsumen yang tercatat bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK karena kewajiban kredit masih berjalan meski unit apartemen belum diterima.
Persoalan ini membuat sebagian konsumen berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka belum memperoleh unit hunian. Di sisi lain, sebagian masih menghadapi kewajiban pembayaran atau dampak administrasi kredit.
DPR Akan Panggil Pihak Terkait
Setelah menerima keluhan konsumen, Komisi VI DPR disebut akan membantu mencari solusi. Andre Rosiade menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Pihak yang dijadwalkan dipanggil antara lain Direktur Utama PT Adhi Karya Persero Tbk, Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk atau ADCP, BPI Danantara, serta bank-bank Himbara.
Menurut Indra, pertemuan internal dengan para pihak tersebut dijadwalkan pada 18 Agustus 2026. Setelah itu, audiensi lanjutan bersama konsumen direncanakan berlangsung pada 19 Agustus 2026.
“Tadi Pak Andre minta dikasih kesempatan untuk internal dulu semua dipanggil pada 18 Agustus,” kata Indra.
Lebih dari 2.400 Konsumen Disorot
Persoalan proyek LRT City sebelumnya juga menjadi sorotan DPR. Lebih dari 2.400 konsumen disebut belum menerima unit apartemen meski sebagian telah menunggu sekitar tujuh tahun.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Iwan Darmawan Aras sebelumnya meminta ADCP memberikan kepastian kepada konsumen. Menurutnya, pengembang harus bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian proyek.
“ADCP harus bertanggung jawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 Agustus 2026.
Iwan menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keterlambatan pembangunan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang dikerjakan anak usaha BUMN.
“Kalau hunian yang dibuat anak perusahaan BUMN saja mangkrak, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada negara. Apa bedanya dengan proyek-proyek swasta yang mangkrak,” ujarnya.
Kepastian Proyek Jadi Kunci
Kasus LRT City menunjukkan pentingnya kepastian dalam proyek properti, terutama proyek hunian vertikal yang dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan selesai.
Bagi konsumen, kepastian serah terima unit menjadi hal utama karena berkaitan dengan dana yang telah dibayarkan, kewajiban kredit, serta rencana penggunaan hunian. Sementara bagi pengembang, keterlambatan proyek dapat berdampak pada reputasi, kepercayaan pasar, dan hubungan dengan lembaga pembiayaan.
Dalam proyek apartemen, transparansi progres pembangunan, status pendanaan, jadwal serah terima, serta mekanisme penyelesaian bagi konsumen menjadi bagian penting yang harus dijaga.
Audiensi lanjutan bersama DPR dan para pihak terkait diharapkan dapat membuka jalan penyelesaian bagi konsumen LRT City, baik melalui percepatan pembangunan, restrukturisasi kewajiban, maupun mekanisme pengembalian dana yang jelas. #
