KONSTRUKSINEWS.COM – Kasus korupsi proyek Jalan Tol Layang Mohamed bin Zayed atau Tol MBZ kembali mengingatkan bahwa risiko dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada angka kerugian negara.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp350 juta kepada korporasi dan mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp179,9 miliar. Proyek yang dikerjakan sejak November 2017 hingga Oktober 2019 itu disebut menelan biaya negara sekitar Rp16,23 triliun.
Pada proyek dengan nilai besar tersebut, terungkap praktik menyimpang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp510 miliar. Sejumlah pejabat BUMN dan pihak swasta yang terlibat juga telah dijatuhi pidana penjara.
Namun, dalam proyek konstruksi, kerugian tidak selalu bisa dibaca hanya dari nilai uang yang hilang. Ada risiko lain yang sering tidak muncul dalam perhitungan formal, yakni kerugian sosial yang ditanggung masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.
Risiko itu dapat berupa menurunnya rasa aman, terganggunya kenyamanan, potensi bahaya, hilangnya manfaat ekonomi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap mutu pembangunan.
Kasus Tol MBZ menjadi pintu masuk untuk melihat kembali makna sustainability dalam konstruksi. Pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya berbicara tentang material ramah lingkungan atau efisiensi energi, tetapi juga menyangkut keselamatan publik, kualitas pekerjaan, tata kelola, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Konstruksi Tidak Hanya Soal Bangunan Fisik
Keberhasilan proyek konstruksi sering diukur dari capaian fisik, serapan anggaran, dan ketepatan waktu. Ukuran tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menilai apakah sebuah proyek benar-benar memberi manfaat.
Sebuah jalan, jembatan, gedung, bendungan, atau jaringan air minum dibangun untuk melayani manusia. Karena itu, kualitas konstruksi harus selalu dikaitkan dengan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan manfaat sosial.
Jika sebuah proyek dibangun dengan mutu yang tidak sesuai, masyarakat ikut menanggung dampaknya. Mereka menjadi pengguna fasilitas, membayar manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung, dan menghadapi risiko apabila infrastruktur tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Di sinilah konstruksi perlu dilihat sebagai bagian dari sistem sosial. Infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fasilitas publik yang memengaruhi kehidupan banyak orang.
Triple Bottom Line dalam Konstruksi
Dalam diskursus sustainability, dikenal konsep triple bottom line. Konsep ini melihat keberlanjutan melalui tiga aspek utama, yaitu people, planet, dan profit.
People berkaitan dengan manusia dan dampak sosial dari sebuah proyek. Planet berkaitan dengan lingkungan, penggunaan sumber daya, dan dampak ekologis. Sementara profit berkaitan dengan nilai ekonomi, efisiensi, dan manfaat jangka panjang.
Dalam proyek konstruksi, ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan. Infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar belum tentu dapat disebut berhasil apabila mengabaikan keselamatan pengguna, merusak lingkungan, atau menimbulkan biaya sosial di kemudian hari.
Proyek yang berkelanjutan semestinya mampu menjawab tiga pertanyaan sekaligus. Apakah proyek ini aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Apakah proyek ini memperhatikan dampak lingkungan. Apakah proyek ini memberi nilai ekonomi yang sepadan dengan biaya dan risiko yang ditanggung publik.
Dengan cara pandang ini, kasus korupsi infrastruktur tidak hanya menjadi persoalan hukum dan keuangan negara. Kasus semacam itu juga menjadi persoalan sustainability karena berpotensi mengganggu keseimbangan antara manfaat sosial, kualitas lingkungan, dan nilai ekonomi proyek.
People Menempatkan Masyarakat sebagai Pusat Pembangunan
Dalam konsep triple bottom line, aspek people menempatkan manusia sebagai pusat keberlanjutan. Pada proyek konstruksi, dimensi ini mencakup keselamatan pekerja, keselamatan pengguna, hak masyarakat terdampak, akses layanan, dan manfaat sosial dari proyek.
Pembangunan infrastruktur yang baik semestinya memperhatikan siapa yang akan menggunakan, siapa yang terdampak, dan bagaimana proyek tersebut mengubah kehidupan masyarakat.
Jalan yang dibangun dengan baik dapat mempercepat mobilitas, menurunkan biaya logistik, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kegiatan ekonomi lokal. Sebaliknya, infrastruktur yang dibangun dengan tata kelola buruk dapat menciptakan risiko baru bagi masyarakat.
Dalam kasus korupsi infrastruktur, masyarakat sering kali menjadi pihak yang tidak ikut mengambil keputusan, tetapi ikut menanggung akibatnya. Mereka membayar melalui pajak, menggunakan fasilitasnya, sekaligus menghadapi risiko apabila kualitas proyek tidak sesuai dengan standar.
Karena itu, dimensi sosial perlu masuk dalam penilaian proyek konstruksi. Bukan hanya setelah proyek selesai, melainkan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan.
Planet dan Dampak Lingkungan Proyek
Sustainability dalam konstruksi juga mencakup aspek planet. Setiap proyek infrastruktur memiliki jejak lingkungan, mulai dari penggunaan material, konsumsi energi, perubahan tata guna lahan, limbah konstruksi, emisi alat berat, hingga dampak terhadap air dan ekosistem sekitar.
Pembangunan yang mengabaikan lingkungan dapat menimbulkan biaya jangka panjang. Dampaknya bisa muncul dalam bentuk banjir akibat drainase buruk, penurunan kualitas air, kerusakan kawasan resapan, atau meningkatnya polusi di sekitar proyek.
Dalam praktik konstruksi modern, aspek lingkungan seharusnya tidak dipandang sebagai beban tambahan. Perencanaan lingkungan yang baik justru dapat menekan risiko, mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang umur layanan infrastruktur.
Material yang tepat, desain yang adaptif, efisiensi energi, pengelolaan air, pengurangan limbah, serta pemeliharaan yang terencana merupakan bagian dari cara melihat proyek konstruksi secara berkelanjutan.
Profit sebagai Nilai Ekonomi Jangka Panjang
Aspek profit dalam triple bottom line tidak hanya berarti keuntungan kontraktor atau nilai proyek. Dalam konstruksi berkelanjutan, profit juga mencakup efisiensi ekonomi dan nilai manfaat jangka panjang.
Proyek yang dibangun dengan mutu baik dapat mengurangi biaya perbaikan, memperpanjang umur layanan, dan memberi nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Sebaliknya, proyek yang bermasalah dapat menimbulkan biaya tambahan, baik bagi negara maupun pengguna.
Korupsi dalam proyek konstruksi merusak dimensi ekonomi ini. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan infrastruktur bermutu dapat berkurang nilainya akibat praktik curang, penurunan spesifikasi, manipulasi volume, atau lemahnya pengawasan.
Akibatnya, publik tidak hanya kehilangan uang negara. Publik juga berpotensi kehilangan manfaat ekonomi dari infrastruktur yang semestinya dibangun dengan kualitas optimal.
Tata Kelola sebagai Fondasi Sustainability
Sustainability dalam konstruksi tidak akan berjalan tanpa tata kelola yang kuat. Transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap standar, pengawasan teknis, dan integritas pengadaan menjadi fondasi penting.
Kasus korupsi infrastruktur menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola dapat berdampak langsung pada kualitas proyek. Ketika proses pengadaan, perencanaan, atau pelaksanaan tidak berjalan sesuai prinsip profesional, risiko terhadap mutu dan keselamatan dapat meningkat.
Karena itu, keberlanjutan tidak cukup dimaknai sebagai penggunaan material ramah lingkungan atau pembangunan gedung hijau. Sustainability juga harus mencakup governance, yaitu bagaimana proyek direncanakan, dilelang, dikerjakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Dalam proyek publik, tata kelola menjadi semakin penting karena infrastruktur dibangun dengan uang masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Kerugian Sosial yang Sering Tidak Terhitung
Salah satu tantangan besar dalam kasus infrastruktur adalah menghitung kerugian sosial. Kerugian keuangan negara dapat dihitung melalui audit, tetapi kerugian sosial sering kali lebih sulit diukur.
Bagaimana menghitung rasa tidak aman pengguna jalan. Bagaimana menghitung waktu masyarakat yang hilang akibat infrastruktur yang tidak optimal. Bagaimana menilai risiko keselamatan yang muncul karena mutu konstruksi tidak sesuai.
Pertanyaan seperti ini penting karena proyek konstruksi selalu memiliki konsekuensi sosial. Jika kerugian sosial tidak diperhitungkan, penilaian terhadap sebuah kasus hanya akan berhenti pada angka kerugian negara.
Padahal, dalam perspektif sustainability, kerugian masyarakat merupakan bagian penting dari dampak proyek. Infrastruktur yang tidak aman, tidak nyaman, atau tidak sesuai manfaatnya berarti gagal memenuhi prinsip keberlanjutan sosial.
Pelajaran untuk Industri Konstruksi
Kasus infrastruktur yang bermasalah memberi pelajaran bahwa industri konstruksi perlu memperkuat orientasi pada mutu dan dampak. Proyek tidak boleh hanya dipandang sebagai kontrak pekerjaan, tetapi sebagai investasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pelaku konstruksi perlu memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan mematuhi standar teknis. Konsultan perencana dan pengawas harus menjaga independensi profesional. Kontraktor harus menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi. Pemilik proyek harus memastikan pengadaan berjalan transparan dan pengawasan dilakukan secara serius.
Di sisi lain, publik juga perlu mendapat akses informasi yang memadai. Proyek infrastruktur, terutama yang menggunakan anggaran negara, harus dapat dipantau manfaat dan kualitasnya.
Keterbukaan informasi akan membantu mendorong akuntabilitas. Semakin besar dampak sebuah proyek terhadap masyarakat, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan proyek tersebut berjalan benar.
Menuju Konstruksi yang Lebih Bertanggung Jawab
Konstruksi berkelanjutan bukan hanya tentang bangunan yang hemat energi atau material yang ramah lingkungan. Ia juga menyangkut keadilan sosial, keselamatan publik, efisiensi ekonomi, dan tata kelola yang bersih.
Kasus korupsi infrastruktur menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tanpa integritas dapat meninggalkan risiko panjang. Jalan bisa selesai dibangun, jembatan bisa berdiri, dan gedung bisa beroperasi. Namun, jika kualitas dan tata kelolanya bermasalah, masyarakat tetap menjadi pihak yang menanggung beban.
Karena itu, prinsip people, planet, dan profit perlu menjadi cara pandang baru dalam proyek konstruksi. Setiap proyek harus ditanya bukan hanya berapa biayanya dan kapan selesainya, tetapi juga siapa yang diuntungkan, apa dampaknya bagi lingkungan, seberapa aman digunakan, dan bagaimana manfaatnya bertahan dalam jangka panjang.
Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, industri konstruksi Indonesia perlu menempatkan sustainability sebagai standar kerja, bukan sekadar jargon. Infrastruktur yang baik bukan hanya yang berdiri kokoh, tetapi juga yang memberi manfaat adil, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.#
